MEMBANGUN MASA DEPAN INDONESIA YANG LEBIH AMAN DAN BAIK

Surat Suara Pemilu Presiden RI 2014

Gambar 1. Surat Suara Pada Pemilu Presiden RI 2014

MOHON MAAF, BLOG SAYA SUDAH BERPINDAH KE ALAMAT http://www.dwikusuma.com Apabila Anda ingin komentar anda mendapat tanggapan dari saya, silahkan kunjungi http://www.dwikusuma.com  kita akan berjumpa lagi di blog tersebut.

Berlangsungnya proses pemilu legislative dan eksekutive yang diiringi dengan segala hingar bingar di media elektronik dan cetak yang begitu luas dan mendalam menyadarkan masyarakat atas besarnya masa depan bangsa yang kita hadapi bersama. Pendapat bahwa jaman orde baru lebih enak dan lebih baik sungguh mengingkari fakta bahwa budaya hidup Tujuan Menghalalkan Segala Cara yang menjadi awal rusaknya bangsa justru dilahirkan secara sistematis di era itu untuk secara otomatis mempertahankan dominasi penguasa.

Profesionalisme yang diiringi budaya Yes Man baru bisa berjalan bila seiring dengan kebijakan penguasa dan tenggelam bila murni didasarkan pada logika rasional yang tidak sejalan dengan kebijakan penguasa. Status PNS yang makin menjadi rebutan pencari kerja walaupun gajinya kecil dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi bukti nyata perlunya reformasi budaya pikir dan budaya kepemimpinan bangsa bila diinginkan Indonesia masa depannya benar-benar dipandang di kancah Asia maupun Internasional.

Kegiatan konstruksi khususnya di Bidang Infrastruktur, telah diakui dunia positif berfungsi sebagai pemicu pembangunan  ekonomi bangsa yang berkesinambungan. Sejalan dengan itu para praktisi konstruksi, termasuk anggota HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) mempunyai kewajiban ethic dan legal untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan profesinya. Contoh belum terlaksananya hal tadi dengan baik antara lain bisa kita lihat dari terulangnya kerusakan dan keruntuhan bangunan pasca gempa, longsor, dan banjir masih rutin terjadi. Kerusakan jembatan dan jalan dan khususnya kerusakan jalan pantura yang seolah menjadi langganan tahunan menjelang liburan puasa sampai dengan lebaran. Permasalahan banjir akibat tidak terawat dan salah urus sistem drainase menjadi topik rutin saat musim hujan tiba. Hal-hal yang secara logika harusnya bisa dikurangi rutinitasnya. Memang tidak masuk akal bila kemajuan teknologi teknik sipil yang sudah tercapai hingga hari ini tidak bisa menghasilkan bangunan tahan gempa dengan tingkat keamanan sesuai kesepakatan standart atau sistem perkerasan jalan dengan pola beban dan kondisi tanah yang telah diketahui bisa bertahan lebih dari satu musim.

Di bidang teknik sipil SNI 1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI Gempa 2012) menyampaikan 2 (dua) perubahan penting yang dampaknya signifikan berbeda bila dibandingkan dengan SNI 03-1726-2002 ( SNI Gempa 2002).

Pertama, nilai PGA (Peak Ground Acceleration) design dalam SNI Gempa 2012 yang juga berlaku untuk bangunan sipil non gedung, pada umumnya 2 kali atau lebih bila dibandingkan dengan nilai SNI Gempa 2002. Walaupun tidak otomatis menghasilkan perubahan nilai Design Spektra yang signifikan dan bahkan dalam beberapa kasus nilainya hampir sama tetapi persyaratan detailing berbeda pada akhirnya menghasilkan kapasitas ketahanan gempa bangunan yang juga signifikan berbeda.

Kedua, studi atas dampak dari gempa Northridge 1994 dan Kobe 1995 menghasilkan pemahaman dan kesepakatan baru bahwa respon dan ketahanan bangunan terhadap gempa tidak cukup bila hanya didasarkan pada kekuatan elemennya (strenght based design concept) dan harus memperhitungkan kontribusi dari kekakuan bangunan ( Stiffness based design concept) untuk membatasi dampak kerusakan yang bisa terjadi. Hal ini secara teoritis otomatis mengelompokkan mayoritas bangunan existing, termasuk bangunan yang IMB nya diperoleh tahun ini dan belum mengikuti ketentuan SNI Gempa 2012, yang tadinya “aman” terhadap gempa design menjadi tidak aman dan tidak memenuhi persyaratan keamanan publik minimum yang diharapkan.

Secara ethic, anggota HAKI mempunyai kewajiban untuk memberitahukan dan mengingatkan para pihak mengenai hal di atas, khususnya bila ia secara langsung/tidak langsung terlibat dalam proses perencanaan dan pembangunan bangunan tersebut. Secara legal Pemerintah yang menerbitkan IMB, sesuai dengan konsep dasar mengenai keamanan publik dari UU No.18 Th 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No.28 Th 2000 tentang Bangunan Gedung dan PerMen PU No. 25/PRT/M/2007 Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, berkewajiban memberi tahu semua pemilik dan pengelola gedung publik atas kondisi yang ada dan menyarankan agar pemilik/pengelola gedung melakukan Structural Audit terhadap bangunan dan melakukan perbaikan/perkuatan seperlunya agar persyaratan keamanan minimum bangunan terhadap gempa dapat dipenuhi.

Pemerintah dalam hal ini dapat memberi contoh dengan memulai program structural audit terhadap bangunan pemerintah yang ada, dengan urutan sesuai dengan tingkat prioritas atau pentingnya fungsi dan kondisi bangunan tersebut.

Terlihat jelas kondisi di atas merupakan beban bagi bangsa. Disinilah Pemerintah perlu menjalankan fungsinya sebagai pembina, penjamin keamanan publik dan memikirkan kebijakan yang sesuai agar pada akhirnya rekomendasi audit dan perkuatan gedung diikuti secara sukarela oleh pemilik/ pengelola gedung. Jelas kondisi ini bila dibiarkan terlalu lama akan bisa mempengaruhi perkembangan dunia bisnis yang tentunya tidak diharapkan kejadian dan kegagalan bangunan seperti di Northridge dan Kobe terjadi di Jakarta, Surabaya, Medan dan banyak kota besar lainnya.

Disinilah pentingnya HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia), merupakan wadah para insinyur sipil dari berbagai latar belakang, praktisi, pengajar, birokrasi bertemu dan berbagi kemajuan teknologi teknik sipil. Kita tidak dapat hanya mengandalkan bekal ilmu yang kita peroleh hanya dari bangku perkuliahan yang sudah lulus entah tahun berapa, padahal teknologi konstruksi terus berkembang pesat. Kita juga tidak boleh memandang sebelah mata jika anggota HAKI hanya layak menjadi pengajar saja dan tidak penting bagi para insinyur yang duduk di jajaran pemerintah, karena perpaduan antara teori dan aplikasi akan menghasilkan suatu harmoni yang luar biasa.

HAKI dalam hal ini berkomitmen untuk mendukung program pembelajaran berkelanjutan SDM konstruksi agar mampu memahami konsekuensi perkembangan yang ada secara lebih baik. Kerja sama dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan HATTI dalam memberikan short course dengan tema Indonesia Siaga Gempa bersama HAKI, HATTI dan Kementerian PU yang telah dimulai bulan Maret 2014 diharapkan memberi peluang tercapainya pemahaman kegempaan yang lebih baik di kalangan praktisi kosntruksi di Indonesia.

Tinta pada Jari setelah Pemilu

Gambar 2. Tinta pada Jari setelah Melaksanakan Pemilu

Pada akhirnya, saya berharap pada kepemimpinan Presiden Repulik Indonesia yang baru, lebih mencermati pembangunan yang ada di daerah. Pembangunan di daerah merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Segala peraturan harus ditaati dan dipatuhi demi terwujudnya suatu tatanan pembangunan infrastruktur yang menjamin keamanan publik dan kelestarian lingkungan hidup. Tanpa kepedulian seorang pemimpin, ilmu dan peraturan akan menjadi hal yang sia-sia.

Note : Jadilah pembaca yang baik, jika anda menganggap tulisan saya bermanfaat silahkan dicopy atau anda sebar luaskan. Tentunya tetap mencantumkan sumbernya. Hargailah kekayaan intelektual seseorang, maka orang lain pun akan menghormati anda.

Disadur dari : Newsletter HAKI Volume 29 Tahun 2014

In English

Ongoing legislative and executive of the electoral process, accompanied with all the frenetic electronic and print media are so broad and deep public awareness of the magnitude of the nation’s future that we deal with. The notion that the New Order era better and better really deny the fact that the cultural life ends justify the means the beginning of the destruction of a nation be born in a systematic even in that era to automatically maintain the dominance of the ruling.

Culture of professionalism that accompanied the new Yes Man can walk when along with rulers and drowned when policy based purely on rational logic that is not in line with the policy of the authority. The status of civil servants who increasingly became seizure jobseekers although his salary is small and not sufficient to meet the needs of the family is the proof of the need for cultural reform and cultural thought leadership Indonesian nation when desired future actually seen in the Asian and international arena.

Construction activities especially in the field of Infrastructure, has been recognized world serves as a positive trigger sustainable economic development of the nation. In line with the construction practitioners, including members of the HAKI (Association of Indonesian Construction Experts) has a legal obligation to work ethically and professionally in their profession. Examples of implementation of these things is not well among others, could we see a repeat of the damage and collapse of buildings after the earthquake, landslides, and floods still occur regularly. Damage to bridges and roads, and especially the coast road damage seems to be ahead of the annual subscription fasting until the Eid holiday. Flooding problems due to poorly maintained drainage systems and mismanagement became a regular topic during the rainy season. The things that logically should be reduced routine. It does not make sense when civil engineering technological advances that have been achieved to this day can not produce earthquake-resistant building with appropriate security level agreement standards or pavement system with load patterns and soil conditions that have been known to last more than one season.

In the field of civil engineering 1726-2012 SNI on Procedures Planning for Earthquake Resistance of Building Structures and Non-Building (SNI Earthquake 2012) submit two (2) significant changes that impact is significantly different when compared with SNI 03-1726-2002 (SNI Earthquake 2002 ).

First, the value of PGA (Peak Ground Acceleration) Earthquake design in ISO 2012 which is also applicable to non-building of civil buildings, usually 2 times or more when compared to the value of SNI Earthquake of 2002. Though not automatically result in changes in the value of design spectra are significant and even in some cases almost the same value but different detailing requirements ultimately result in the earthquake resistance capacity building are also significantly different.

Second, studies of the impact of the 1994 Northridge earthquake and the 1995 Kobe generate new understanding and agreement that the response and resistance building against earthquakes is not enough if only based on the power of the elements (strenght based design concept) and must take into account the contribution of the building stiffness (Stiffness-based design concept ) to limit the impact of the damage that can occur. It is theoretically automatically classify the majority of the existing building, including its building permit obtained this year and have not followed the provisions of the SNI Earthquake of 2012, which was safe” to earthquake design becomes unsafe and does not meet the minimum requirements expected of public safety.

Ethically, HAKI members have an obligation to inform and remind the parties regarding the above, especially if it is directly / indirectly involved in the planning and construction of the building. Legally the government that issued permit, in accordance with the basic concept of the public safety of the Act 18 Th 1999 on Construction Services, 28 Th 2000 Law on Building and Regulation of the Minister of Public Works Guidelines 25/PRT/M/2007 Building Function worthy certificate, shall notify all owners and managers of public buildings over the existing conditions and suggested that the owner / manager of the building do Structural audit and make improvements to the building / strengthening as necessary so the minimum security requirements of building the earthquake can be met.

The government in this case could set an example by starting a program of structural audit of existing government buildings, in the order of priority or importance level of function and condition of the building.

Clearly visible above conditions is a burden to the nation. This is where the government needs to function as an adviser, a guarantor of public safety and consider the appropriate policies so that eventually the audit recommendations and retrofitting followed voluntarily by the owner / manager of the building. Obviously this condition if left too long will be able to influence the development of the business world and certainly unexpected events such as the failure of buildings in the Northridge and Kobe happen in Jakarta, Surabaya, Medan and many other major cities.

This is where the importance HAKI (Association of Indonesian Construction Experts), an organization of civil engineers from various backgrounds, practitioners, teachers, bureaucratic overlap, and share technological advances in civil engineering. We can not just rely on the provision of knowledge that we gain only from the lecture bench that already knows how many years pass, when construction technology continues to evolve rapidly. We also should not see the eyes the HAKI is only feasible if members become teachers only and is not essential for the engineer who sits in the ranks of the government, because the combination of theory and application will result in a remarkable harmony.

HAKI in this case committed to supporting the continuous learning programs human resources to be able to understand the consequences of the construction of the existing development better. Cooperation with the Ministry of Public Works (Public Works) and Hatti in providing short courses with the theme of Indonesia Earthquake Preparedness with the HAKI, Hatti and the Ministry of Public Works which began in March 2014 is expected to provide an opportunity to achieve a better understanding of the seismicity among practitioners kosntruksi in Indonesia.

In the end, I hope the leadership of the new president Repulik Indonesia, more attention to existing development in the area. Development in the area is spearheading the success of national development. All rules must be followed and adhered to in order to realize an order of infrastructure development that ensures public safety and environmental sustainability. Without caring leader, and regulatory science will become futile.


Note: Be good reader, if you consider my posts helpful please you copied or disseminated spread. Surely remain acknowledgment. Respect a person‘s intellectual property, then no one else will respect you.

One thought on “MEMBANGUN MASA DEPAN INDONESIA YANG LEBIH AMAN DAN BAIK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s